Pemilihan Petani Muda
Pendaftaran :
5 mei 2018 – 17 Agustus 2018
Info Lengkap kunjungi http://www.dutapetanimuda.id/
Berita Terkini
Ingin Sukses Kembangkan Tanaman Kedelai, Petugas dan Petani Kab. Lampung Selatan Belajar ke Grobogan
Dalam rangka mendukung program swasembada kedelai nasional, maka tahun 2018 ini di Provinsi Lampung akan dikembangkan pula tanaman kedelai di wilayah ini khususnya di Kab. Lampung Selatan. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang agribisnis kedelai lokal, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mengadakan studi banding dan kunjungan lapang ke Kabupatan Grobogan Kamis, 29 Maret 2018.
Rombongan terdiri dari Petugas dan kelompok tani di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sejumlah 50 orang yang terdiri dari Petugas Provinsi, Petugas Kabupaten, Kepala UPTD, POPT, Penyuluh dan kelompok tani. Rombongan diterima Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Dr.Sunanto,S.Pt, MP.
Tujuan dari kunjungan ini antara lain mempelajari Penerapan Pola Tanam ‘Methuk” (menjemput) jagung dengan kedelai dan melihat Penerapan Budidaya Kedelai di Kelompok Tani, Pengolahan Hasil Panen Kedelai untuk dibuat aneka olahan pangan di Rumah Kedelai Grobogan serta mempelajari Pola Kemitraan dalam pemasaran hasil baik untuk kedelai konsumsi maupun benih.
“Sulitnya mendorong petani di Lampung untuk menanam kedelai karena rata-rata petani menanam padi dan jagung. Banyaknya masalah petani menanam kedelai seperti kemampuan teknik budidaya,hama,dan sebagainya.Grobogan cukup baik perkembangan kedelainya bahkan kedelai yang kita tanam di Lampung adalah kedelai varietas Grobogan”, Mugiyono Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan dalam sambutannya.
Dalam kunjungan ini rombongan mempelajari bagaimana cara pengembangan kedelai di Grobogan karena di Lampung baru akan diterapkan dan masih banyak kendala secara teknis budidaya sampe pemasaranya. Oleh karena itu, rombongan sangat antusias dalam mempelajari agribisnis kedelai dari hulu hingga hilir, dari proses budidaya sampai pemasaranya, dan juga penangkaran benihnya di Kabupaten Grobogan.
“Ada peluang untuk bisa mengadopsi sistem methuk ini di Lampung karena realisasi tanam jagung di Lampung tahun lalu seluas 125.000 Ha. Serta banyaknya gulma di sistem tumpangsari sangat menyulitkan petani Lampung untuk menerapkan sistem tumpangsari jagung dg kedelai. Oleh karena itu, sistem methuk merupakan salah satu terobosan baru yang akan di terapkan di Lampung,” Mugiyono menambahkan.
Rombongan pada kesempatan ini akan melakukan kunjungan ke Kelompok Tani Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo untuk melihat dan meninjau secara langsung tanaman Kedelai Varietas Grobogan serta proses pembuatan benih kedelai di UD. Sujinah Kecamatan Pulokulon (IP).
Safari Sergap oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat Di Kec.Godong
Dalam Rangka penyerapan gabah petani oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG,Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian melakukan Safari Serapan Gabah Petani (SERGAP) di Desa Wanutunggal Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan,Rabu 28 Februari 2018.Acara tersebut di hadiri Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Dr.Agung Hendriyadi MN.ENG., Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Ir.Suryo Bahendro, MP., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Ir.Edhie Sudaryanto,M.M.,Komandan Kodim 0717/Purwodadi Letkol Arm. Teguh Cahyadi,Perwakilan Satker Bulog Subdivre 1 Semarang ,Kepala Cabang Bank BRI Purwodadi dan juga Tokoh masyarakat beserta Petani yang ada di desa Wanutunggal.
Rombongan tiba di Desa Wanutunggal sekitar kurang lebih pukul 15.00 WIB yang pada kegiatan tersebut diperoleh hasil serapan gabah sebanyak 20 ton dengan harga Rp. 5.200/kg untuk panen menggunakan Combine Harvester dan harga Rp. 4.400/kg untuk panen mengginakan Treser dan Harga Beras dibeli Bulog 8.200 kg.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriyadi mengatakan di bulan Januari 2018 pihaknya telah menandatangani kerjasama antara Kementrian Pertanian,TNI AD,Bank BRI,dan juga Bulog untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar,dan akan di simpan sebagai cadangan beras dari Pemerintah.Kementrian Pertanian mentargetkan SERGAP sebesar 2,2jt ton sampe dengan bulan Juni 2018 untuk seluruh Wilayah Indonesia.”Saya harap Target tersebut dapat tercapai di Semester Pertama ini jika kita semua mau kerja keras,tapi jika kita hanya menunggu orang setor beras ya kita tidak akan dapat”,jelas Agung.
Program SERGAP ini merupakan perintah Presiden Republik Indonesia Joko widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 tahun 2017 yang pada Intinya agar apapun kondisi gabah yang ada di lapangan harus dibeli dengan harga Harga Pembelian Pemerintah (HPP).Dalam pelaksanaan penyerapan akan dilakukan empat skema antara lain menyerap gabah dengan kelembaban maksimal 30%, menyerap dengan harga pembelian pemerintah (hpp), penyerapan dengan fleksibilitas hingga 10% dari hpp, dan menyerap untuk pasokan beras komersil atau premium.Oleh Karena itu pentingnya kerjasama pihak terkait,TNI AD sebagai TIM SERGAP yang ada di Kabupaten,Bank BRI cabang yang akan membantu masalah Pendanaan,dan juga Bulog yang akan menyerap Gabah dari Petani.
”Mudah – mudahan ini bisa menjadi berkah bagi kita semua dalam rangka mempercepat dan mengisi cadangan beras dari Pemerintah”, Kata Agung.
Rombongan rencananya akan melanjutkan panen raya padi dan percepatan serapan gabah petani ke Kabupaten Sragen dan Karanganyar pada Kamis,1 Maret 2018.
Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 di Kabupaten Grobogan dengan Kartu Tani
Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Grobogan menggelar Rapat Koordinasi Senin (19/3/2018). Bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan, Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hadir dalam Rakor tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan, Perwakilan Produsen Pupuk PT.Pusri Palembang dan PT.Petrokimia Gresik bersama seluruh Distributor Pupuk Bersubsidi Se-Kabupaten Grobogan serta anggota KP3 yang terdiri dari unsur Muspika se-Kabupaten Grobogan.
Dalam rakor tersebut, pembahasan utama terfokus pada penanganan permasalahan penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani. Masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan Kartu Tani di Kabupaten Grobogan, padahal Penggunaan Kartu Tani ini telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No B 532/SR.210/B/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No 91 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kartu Tani dalam Penebusan Pupuk Bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah.
Sampai 15 Maret 2018 jumlah Kartu Tani di Kabupaten Grobogan sebanyak 203.994 petani, sampai bulan Maret 2018 sudah tersalurkan 172.308 kartu tani. Dalam pelaksanaannya sebagian besar penerima masih banyak yang belum bisa menggunakan Kartu Tani untuk penebusan pupuk. Penyebabnya, ada yang terkendala teknis sarana dan prasarana pendukung. Kemudian, belum diaktivasinya kartu tani sehingga tidak bisa digunakan transaksi. Selain itu, banyak EDC (Electronik Data Capture ) sering tidak berfungsi dengan baik karena jaringan internet (singal) masih sering terganggu.
Bupati Grobogan, dalam sambutanya menghimbau seluruh pihak yang terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Grobogan agar mengedepankan pelayanan kepada petani karena petani Grobogan telah menjadi ujung tombak produksi pangan di tingkat kabupaten maupun di Nasional.” Selama yakin bahwa pupuk digunakan untuk pemupukan lahan pertanian, maka petani harus dilayani meskipun tanpa Kartu Tani. Kuncinya yaitu Catat Semua Transaksi,” kata Sri Sumarni.
Bupati menambahkan bahwa penggunaan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi merupakan sebuah kebijakan baru. Jadi, memang butuh waktu bagi para petani untuk bisa menggunakan Kartu Tani yang pengoperasiannya berbasis teknologi elekronik tersebut.
Pointers Kartu Tani menurut Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 yaitu sebagai upaya menjamin transparansi dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang KPK dan rekomendasi BPK maka akan diujicobakan penggunaan Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi di 15 provinsi. Pengusulan Kartu Tani wajib diawali dengan membuat RDKK menjadi e-RDKK. Apabila Petani yang ingin menebus pupuk secara lengkap (tidak disobek kemasannya), padahal alokasi bukan kelipatan 40 kg untuk Organik atau 50 kg untuk Urea, SP36, NPK dan ZA dan/atau Petani yang sudah tua tidak mengerti menggunakan Kartu Tani, maka penebusan dapat dilakukan secara berkelompok dengan menitipkan Kartu Tani nya kepada Ketua Kelompok.
“Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Grobogan menganut Prinsip Keluwesan,Tidak kaku. Meski tanpa Kartu Tani akan dilayani asalkan dapat membuktikan bahwa petani tersebut benar-benar memiliki lahan garapan sesuai dengan ketentuan yang ada”, jelas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Edhie Sudaryanto dalam paparanya.
Edhie menambahkan, dengan maraknya pupuk yang diduga palsu akhir-akhir ini, pihaknya mengahimbau untuk perlu adanya perhatian dan pengawasan terhadap pupuk yang diduga palsu tersebut serta keluwesan dalam hal pengawasan terhadap pupuk bersubsidi.
Perwakilan produsen pupuk bersubsidi pada kesempatan ini menerangkan, meskipun alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Grobogan Tahun 2018 ini menurun, tetapi mereka menjamin penyaluran di Kabupaten Grobogan lancar dan aman serta akan mengupayakan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani Grobogan (Ip).
Optimalisasi Penyerapan Hasil Panen Gerakan 100.000 Ha Tanam Kedelai di Kabupaten Grobogan
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Tanaman Pangan memberikan apresiasi kepada penyuluh pendamping kegiatan Program Peningkatan Produksi Kedelai APBN-P TA 2017. Dalam rangka penyerapan hasil panen petani pada gerakan pengembangan kedelai 100.000 Ha di Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melaksanakan sosialisasi sekaligus rapat koordinasi dengan mengundang sekitar 60 orang pedagang Mitra Bulog dan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi Kecamatan se – Kabupaten Grobogan di Aula Rumah Kedelai Grobogan (28-02-2018) beserta Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan se- Kabupaten Grobogan. Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Ir.Edhie Sudaryanto, M.M di dampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan Dr.Sunanto,S.St,M.P., Kasi AKABI Wahid Mutowal, S.TP., M.Sc. dan Kasi P2HP Tanaman Pangan Nur Widiastuti, S. Si., M. Si.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program Swasembada Kedelai yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dan Gerakan 100.000 Ha Tanam Kedelai di Kabupaten Grobogan TA. 2018. Dalam pengarahannya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menjelaskan mengapa harus ada program tersebut dikarenakan hampir 100% TEMPE, TAHU dan produk olahan kedelai lain yang ada di Indonesia berbahan baku Kedelai Impor GMO hasil rekayasa genetik, padahal kita memiliki kedelai lokal NON GMO yang pasti lebih fresh, aman dan sehat dikonsumsi.
Beberapa alasan mengapa harus memilih kedelai lokal juga dijelaskan oleh Edhie. Pertama, Kedelai Lokal merupakan produk Petani Indonesia yang semakin tersingkirkan karena hegemoni Kedelai Impor produksi Petani Luar Negeri. Kedua, Kedelai Lokal lebih fresh (lebih segar) karena hasil panen baru, sedangkan kedelai impor biasanya simpanan lama di gudang. Ketiga, karena kandungan protein Kedelai Lokal Varitas Grobogan sangat tinggi (43,9%). Selanjutnya yang paling penting adalah bahwa Kedelai impor umumnya GMO (transgenik), sedangkan Kedelai Lokal Non GMO, sehingga sudah pasti aman dikonsumsi manusia. Beberapa negara telah melarang bahan transgenik dikonsumsi manusia dan/atau wajib mencantumkan lebel Transgenik. Genetically Modified Organism (GMO) adalah hasil proses laboratorium dimana gen dari satu spesies diekstrak, diartifisial dan disisipkan ke dalam tanaman atau hewan lain yang tidak saling berhubungan. Gen asing yang disipkan dapat berasal dari bakteri, virus, serangga, hewan atau bahkan manusia (Jeffrey Smith, Seed of Deception, 2014). Alasan yang terakhir, Edhie menyebutkan sebagai bahan baku tempe dan tahu, Kedelai Lokal Variatas Grobogan memiliki daya serap air 188% dan daya bengkah 150%, sehingga suatu pemahaman yang keliru jika ada yang berpendapat bahwa kedelai lokal tidak dapat mengembang (babar) jika dibuat tempe dan tahu.
“Harga kedelai lokal saat ini tidak wajar, dimana harga kedelai lokal NON GMO harganya sama atau hampir sama dengan kedelai impor GMO. Pemerintah sendiri sebenarnya Tahun 2016 telah menerbitkan Permendag 63/M-DAG/PER/9/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dimana Harga Acuan Penjualan di Konsumen dimakan harga Kedelai Lokal di Tingkat Petani Rp. 8.500/kg dan di Tingkat Konsumen Rp. 9.200/kg, sedangkan harga Kedelai Impor di Tingkat Petani Rp. 6.660/ kg dan di Tingkat Konsumen Rp. 6.800/kg. Hanya saja, peraturan ini belum optimal diaplikasikan di tingkat petani maupun pedagang,” Edhie menambahkan.
“Saya berharap pedagang pengumpul besar kabupaten dan dari kecamatan bisa bersama-sama menyerap kedelai yang ditanam petani saat ini dengan berbagi tugas dalam penyortiran dan pemasarannya. Kedelai lokal kita sudah tidak diragukan lagi kualitasnya sehingga harus dibantu distribusi dan pemasarannya dengan harga yang pantas. Dengan demikian petani tidak merasa dirugikan dan tidak jera untuk tanam kedelai”, kata Edhie.
Kusdi, salah satu pedagang hasil bumi Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa sebenarnya pedagang besar di Kabupaten siap membantu mendistribusikan dan menjualkan kedelai petani. Tetapi dengan kadar air kedelai yang sudah 14 sd 15%. Jika kadar air kedelai masih lebih 20%, maka tidak ada pedagang yang mau menumpuk / menyimpan kedelai itu di gudangnya serta tidak berani mengirimnya ke luar kota karena biji kedelai akan rusak terserang jamur. Kusdi menambahkan, bahwa sangat perlu adanya kerjasama dan koordinasi antara pedagang pengumpul desa/kecamatan kepada petani kedelai setempat agar petani menangani pascapanennya dengan baik.
Suparno, pedagang dari Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon menambahkan, bahwa selama harga kedelai impor masih rendah maka kedelai lokal harganya juga mengikuti kedelai impor. Oleh karena itu, penentuan harga kedelai sebaiknya bersumber dari satu pintu, Dulog misalnya dan untuk impor kedelai sebaiknya jangan diserahkan pihak swasta sehingga harga tidak dipermainkan menyebabkan pedagang kedelai lokal merugi.
Sunanto, Kabid Tanaman Pangan mengatakan, agar kedelai lokal mampu bersaing dipasarkan maka pedagang besar kabupaten bisa melakukan sortasi kedelai yang dibeli. Kedelai yang sudah disortasi dikemas serta diberi label agar meningkatkan nilai jual dan jaminan kualitas. Kedelai yang tersortir dapat dijual sebagai campuran pakan ternak karena potensi pasarnya pun masih terbuka luas. (wieds)
Twitter Dispetan
Dinas Pertanian Grobogan @dispertan
#KakMin Melaporkan RAT tutup Tahun buku 2018 Gapoktan "SEKAR ARUM" Desa Pandanharum Kec Gabus Kab Grobogan di obyek… https://t.co/ugsaiG5qGH
Dinas Pertanian Grobogan @dispertan
Info untuk #SmartTani dari #KakMin di Kab Grobogan sdh mulai panen raya nih 🤗, pada bulan Januari ini luas pane… https://t.co/NljVOUx7LG
Dinas Pertanian Grobogan @dispertan
RT @rumahkedelai: Hello selamat pagi..
Hari ini sudah konsumsi tempe hygiene atau tahu hygiene belum?
RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi aja s…
Rumah Kedelai Grobogan
Kedelai Grobogan
Straight News
JAMBU CITRA
TERONG GROBOGAN
BAWANG MERAH
MELON
PISANG
Galeri Foto
